Wonosobo, satumenitnews.com — Pemerintah Kecamatan Kepil kembali menunjukkan langkah konkret dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan merata. Pada Rabu, 5 November 2025, Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepil turun langsung ke lapangan melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) secara mobile bagi penyandang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Jangkrikan.
Kegiatan jemput bola ini dilakukan langsung di rumah warga ODGJ, melibatkan perangkat desa dan keluarga penerima layanan. Aksi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah kecamatan agar seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh identitas resmi yang diakui negara sebagai hak dasar sipil.
Pelayanan Tanpa Diskriminasi
Camat Kepil menyampaikan bahwa program jemput bola tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang setara bagi semua lapisan masyarakat.
“Setiap warga negara berhak memiliki KTP-el, tidak terkecuali saudara-saudara kita yang menyandang ODGJ. Mereka adalah subjek hukum yang harus dilayani,” ujar koordinator Paten Kepil.
Ia menambahkan, keberadaan KTP-el akan memudahkan para penyandang ODGJ mengakses layanan publik esensial. Mulai dari bantuan sosial, BPJS Kesehatan, hingga fasilitas pengobatan di pusat layanan kesehatan daerah.
Mekanisme dan Pendekatan Lapangan
Proses perekaman data dilakukan dengan menyesuaikan kondisi tiap individu. Tim mendatanginya dengan peralatan biometrik lengkap seperti perekaman sidik jari, retina mata, dan foto wajah. Pendekatan personal menjadi kunci agar warga merasa nyaman dan aman selama proses berlangsung.
Perangkat Desa Jangkrikan berperan penting dalam menjembatani komunikasi. Mereka turut mendampingi keluarga dan memberikan penjelasan kepada warga agar tidak merasa terintimidasi oleh proses administrasi yang biasanya dilakukan di kantor kecamatan.
Melangkah untuk Kelompok Rentan Lainnya
Tim Paten Kecamatan Kepil memastikan layanan jemput bola tidak berhenti pada ODGJ saja. Program ini akan diperluas ke kelompok rentan lainnya, seperti lansia yang sakit serta penyandang disabilitas dengan mobilitas terbatas.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat inklusi sosial di tingkat desa hingga kecamatan. Dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap, hak-hak warga akan terlindungi dan akses terhadap program kesejahteraan sosial dari pemerintah semakin terbuka lebar.
