Wonosobo, satumenitnews.com — Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Bupati, Senin (22/12/2025). Rapat menghadirkan perangkat daerah, mitra pelaksana, dan pemangku kepentingan untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan berdampak pada penurunan stunting di Wonosobo.
Program Presiden, Jangan Sampai Bermasalah
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan pelaksanaan MBG di daerahnya harus memenuhi standar teknis dan nonteknis. Ia menyoroti mutu makanan, keamanan pangan, tata kelola, dan koordinasi antar pihak sebagai titik krusial.
“Ini adalah program Presiden. Harapan kita, pelaksanaannya di Kabupaten Wonosobo benar-benar sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting. Saya tidak ingin ada masalah di Wonosobo. Karena itu, perlu upaya bersama, sinergi, dan kedisiplinan menjalankan standar,” ujarnya.
Afif menyampaikan Tim Percepatan Program MBG tingkat kabupaten sudah terbentuk. Ia meminta struktur serupa segera ada di tingkat kecamatan agar koordinasi, pemantauan, dan penyelesaian kendala di lapangan berlangsung lebih cepat.
Menurutnya, tanpa struktur kendali yang rapi sampai level kecamatan, sulit memastikan mbg tepat sasaran di semua titik layanan. Apalagi, program ini menyentuh kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah.
SPPG, SLHS, dan Relasi PIC–Kepala SPPG
Dalam rakor, Afif memaparkan kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Wonosobo. Dari total 74 SPPG, sebanyak 44 unit sudah operasional, sementara 30 SPPG berada pada posisi siap operasional.
Ia meminta percepatan pengurusan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen ini dijadikan syarat utama keamanan pangan agar layanan MBG tidak memicu kasus keracunan.
Afif juga menyinggung hubungan kerja antara PIC yayasan atau mitra dengan kepala SPPG. Ia mengingatkan agar kewenangan kepala SPPG, yang mendapat mandat dari Badan Gizi Nasional (BGN), tidak tergerus tekanan di lapangan.
“Saya minta PIC maker atau mitra jangan terlalu menekan kepala SPPG. Mereka memiliki otoritas dan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan bertanggung jawab penuh terhadap operasional SPPG,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab berencana menggelar rapat evaluasi lanjutan dengan skala lebih besar. Forum itu akan melibatkan kepala SPPG, ahli gizi, dan unsur pendukung lain untuk menyerap masukan langsung dari penerima manfaat serta pihak terkait.
Bappeda Sebut Wonosobo Berpotensi Jadi Role Model
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihantono, menyebut pelaksanaan Program MBG di Wonosobo sejauh ini berjalan baik. Menurutnya, pola pelaksanaan dan koordinasi yang terbentuk berpotensi menjadi role model bagi kabupaten lain.
Ia menjelaskan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Desember 2025. Di Wonosobo tercatat 78 PIC Yayasan/Mitra SPPG, dengan 44 SPPG sudah operasional dan 34 SPPG belum operasional.
Sementara data Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wonosobo hingga 8 Desember 2025 mencatat 123 SPPG dengan berbagai tingkat kesiapan. Perbedaan angka itu mengisyaratkan pentingnya sinkronisasi data agar perencanaan tidak meleset dari kebutuhan nyata di lapangan.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung misi Asta Cita dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Tono.
Ia menambahkan, MBG tidak hanya menyasar penurunan gizi buruk dan stunting. Program ini juga ditujukan untuk menopang tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Dinas Kesehatan Pasang Banyak Rem Keamanan
Dalam sesi yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jaelan, memaparkan berbagai dukungan teknis untuk mengamankan pelaksanaan MBG. Fokusnya adalah memastikan menu bergizi tidak berujung risiko kesehatan, terutama keracunan pangan.
Dinas Kesehatan menjalankan pendampingan teknis bersama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta. Pelaksanaan juga berpedoman pada Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/319/2024.
Rangkaian upaya konkret mencakup Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pengambilan dan pemeriksaan sampel air dan makanan, serta pelatihan Higiene Sanitasi Pangan (HSP) bagi penjamah makanan. Dinas Kesehatan mendorong penerbitan SLHS sesuai ketentuan dan membentuk tim pengawas keamanan pangan, termasuk pelatihan organoleptik.
Selain itu, penyedia layanan wajib menyiapkan satu porsi makanan untuk uji organoleptik dan satu porsi sebagai bank sampel. Bank sampel disimpan dalam freezer selama 2 x 24 jam, sehingga bisa ditelusuri bila muncul laporan gangguan kesehatan terkait makanan.
Dinas Kesehatan juga membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di tingkat puskesmas dan dinas. Pemkab menyiapkan hotline pengaduan Program MBG dan rutin melakukan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap SPPG, SPPI, dan tenaga ahli gizi.
113 Ribu Lebih Penerima Manfaat, Ribuan Penjamah Ikut Dilatih
Berdasarkan rekapitulasi per 21 Desember 2025, Program MBG di Kabupaten Wonosobo telah menjangkau 113.304 penerima manfaat. Kelompok penerima mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah yang menjadi sasaran utama intervensi gizi.
Di sisi sumber daya manusia, tercatat 3.589 penjamah makanan sudah mengikuti pelatihan. Selain itu, 853 anggota tim keamanan pangan dibekali kemampuan pemeriksaan organoleptik untuk memperkuat lapis pengawasan di dapur dan titik distribusi.
Dengan cakupan luas dan risiko yang tak kecil, Pemkab menempatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Badan Gizi Nasional, dan seluruh mitra sebagai kunci. Dari rakor ini, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya apakah program berjalan, tetapi sejauh mana mbg tepat sasaran dan benar-benar aman bagi warga Wonosobo.
