Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan pembentukan 265 Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Kelurahan Kalikajar menjadi pelopor dengan launching koperasi lebih awal, memicu percepatan bagi wilayah lain di bawah pengawasan pemerintah daerah.
Kalikajar Jadi Pemantik Akselerasi Koperasi
Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis komunitas lokal. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Wonosobo, Joko Widodo, menyebut Kalikajar sebagai wilayah pertama yang merealisasikan program tersebut secara konkret.
“Kami merasa ada percepatan terkait program dari pusat untuk segera membentuk dan melaksanakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ujar Joko saat ditemui, Senin (12/6/2025).
Menurut Joko, koperasi yang sudah terbentuk di Kalikajar memiliki semangat dan kesiapan modal. Tinggal menyelesaikan tahapan administratif agar bisa segera operasional penuh.
Target Selesai Sebelum 12 Juli
Sebanyak 265 koperasi lainnya kini dalam proses pembentukan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan batas waktu pembentukan hingga 12 Juli 2025.
“Targetnya sebelum 12 Juli koperasi ini sudah terbentuk dan berjalan,” jelas Joko.
Musyawarah desa dan kelurahan telah rampung di banyak titik. Saat ini, proses difokuskan pada akta notaris dan legalitas koperasi.
Syarat Sederhana, Sesuai Kearifan Lokal
Untuk membentuk satu koperasi, minimal dibutuhkan sembilan orang yang memiliki niat berserikat. Mereka diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, dengan nominal yang fleksibel.
“Ada yang kemampuan finansialnya hanya Rp10 ribu, ada juga yang bisa Rp200 ribu. Tidak ada patokan mutlak karena disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujar Joko.
Kelurahan Kalikajar dinilai memenuhi aspek tersebut, sehingga menjadi wilayah yang cukup siap secara SDM maupun struktur koperasi.
Belum Didukung APBD, Tapi Pusat Sudah Siapkan Pinjaman
Hingga saat ini, pendanaan koperasi Merah Putih belum tercantum dalam APBD Wonosobo maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun, Joko memastikan bahwa program ini masih bisa dimasukkan dalam perubahan anggaran atau tahun berikutnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat disebut telah memberikan isyarat akan adanya bantuan pinjaman permodalan.
“Sudah ada kisi-kisi dari pusat. Kemungkinan akan ada pinjaman permodalan yang bisa diakses koperasi ke depan,” tegasnya.
