Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp12,396 triliun kepada 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, dirinya akan mengawal langsung penyaluran bantuan besar tersebut agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
Hal itu ditegaskan Ahmad Luthfi dalam acara koordinasi bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan jajaran pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
“Kolaborasi data antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Kalau data sinkron, intervensi pembangunan di daerah bisa akurat dan serentak,” kata Luthfi di hadapan para pendamping PKH, TKSK, PSM, dan unsur pilar kesejahteraan lainnya.
Sinkronisasi Data Jadi Titik Awal
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan pentingnya pendataan yang selaras sebelum pelaksanaan bansos. Instruksi Presiden Prabowo Subianto, kata dia, jelas: kemiskinan ekstrem harus tuntas 0% pada 2026, dan kemiskinan umum ditekan hingga di bawah 5% pada 2029.
“Datanya dulu harus beres. Lalu perencanaan. Setelah itu implementasi dan monev. Outcome-nya baru bisa dirasakan rakyat,” tegas Syaifullah.
Jawa Tengah memiliki struktur pilar sosial yang cukup kuat, antara lain:
- Pendamping PKH: 4.986 orang
- TKSK: 543 orang
- PSM: 5.333 orang
- TAGANA: 1.064 orang
- Pelopor Perdamaian: 28 orang
- Pendamping Rehabilitasi Sosial: 111 orang
Mereka menjadi garda terdepan dalam verifikasi dan pendataan program bansos.
Angka Kemiskinan Jadi Dasar Perencanaan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,58%, sedangkan kemiskinan ekstrem sebesar 0,89%. Angka ini menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk menyusun intervensi program, khususnya menyasar desa-desa yang bansosnya menembus lebih dari 60 persen.
“Kalau sudah lebih dari 60 persen warganya terima bansos, pasti akan langsung kita intervensi lewat OPD provinsi,” tegas Luthfi.
1.287 Desa Disasar Melalui Satu OPD Satu Desa Dampingan
Pemerintah Provinsi Jateng menjalankan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem lewat program Satu OPD Satu Desa Dampingan, yang diterapkan di 1.287 desa prioritas di seluruh 35 kabupaten/kota. Pendekatan ini bertumpu pada tiga strategi utama:
- Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
- Meningkatkan pendapatan keluarga miskin
- Mengurangi kantong-kantong kemiskinan
Dinas-dinas di bawah Pemprov Jateng diminta turun langsung dan fokus pada indikator desa yang masuk dalam kategori kemiskinan tinggi.
RTLH dan Beasiswa Jadi Intervensi Pendukung
Tak hanya bansos tunai, Pemprov Jateng juga menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17.000 unit rumah pada 2025. Seluruh data berasal dari Kementerian Sosial dan digunakan sebagai basis kebijakan teknis.
Di sektor pendidikan, Ahmad Luthfi menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan sekolah menengah swasta untuk menyalurkan beasiswa kepada sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“RTLH ini sudah kita kalkulasi. Data dasarnya dari Kemensos. Termasuk untuk sarana pendidikan seperti sekolah rakyat,” pungkasnya.