Wonosobo, satumenitnews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Bupati, Senin (22/12/2025). Agenda ini menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap penurunan stunting di seluruh wilayah.
Standar Teknis dan Koordinasi Jadi Sorotan
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menegaskan pelaksanaan Program MBG harus memenuhi standar teknis dan nonteknis. Ia menyebut, mutu makanan, keamanan pangan, tata kelola, serta koordinasi antar pihak merupakan fondasi utama keberhasilan program.
“Ini program Presiden. Pelaksanaannya di Wonosobo harus tepat sasaran dan berorientasi hasil. Saya tidak ingin ada kendala di lapangan. Kita butuh sinergi dan kedisiplinan menjalankan standar,” tegas Afif.
Bupati juga menginstruksikan pembentukan Tim Percepatan Program MBG di tingkat kecamatan untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pemantauan. Dari total 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Wonosobo, sebanyak 44 unit telah beroperasi sementara 30 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Afif menekankan pentingnya percepatan pengurusan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama keamanan pangan, serta keseimbangan hubungan kerja antara PIC mitra dan kepala SPPG.
“Saya minta tidak ada tekanan berlebihan terhadap kepala SPPG. Mereka punya kewenangan penuh dari Badan Gizi Nasional untuk mengelola layanan gizi di lapangan,” tambahnya.
Capaian dan Strategi Membangun Model Nasional
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihantono, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG di Wonosobo dinilai cukup baik dan berpotensi menjadi percontohan bagi daerah lain.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Desember 2025, terdapat 78 PIC Yayasan/Mitra SPPG di Wonosobo, dengan 44 SPPG aktif dan 34 belum beroperasi. Sementara data Koordinator Wilayah SPPG mencatat ada 123 SPPG dengan tingkat kesiapan berbeda.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045 dan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas manusia,” ujarnya.
Program MBG di Wonosobo tidak hanya menargetkan penurunan stunting, tetapi juga memperkuat kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta mendukung tumbuh kembang anak usia dini dan kualitas pendidikan.
Pengawasan Keamanan Pangan Diperketat
Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, menambahkan berbagai langkah konkret dilakukan untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG. Dinasnya menggandeng Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta, serta mengacu pada Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/319/2024.
Langkah-langkah tersebut mencakup inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel makanan dan air, pelatihan higiene sanitasi pangan bagi penjamah makanan, serta penerbitan SLHS. Selain itu, dibentuk Tim Pengawas Keamanan Pangan yang dilatih melakukan pemeriksaan organoleptik.
Pihaknya juga mewajibkan penyimpanan satu porsi makanan untuk uji organoleptik dan satu porsi sebagai bank sampel selama dua hari di freezer. Tim Gerak Cepat (TGC) KLB keracunan pangan di tingkat puskesmas pun disiagakan, disertai penyediaan hotline pengaduan program.
Ribuan Penerima Manfaat dan SDM Terlatih
Hingga 21 Desember 2025, Program MBG di Wonosobo telah menjangkau 113.304 penerima manfaat yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Dinas Kesehatan juga mencatat 3.589 penjamah makanan serta 853 anggota tim keamanan pangan sudah mendapat pelatihan teknis.
Pemkab Wonosobo optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan seluruh mitra pelaksana, pelaksanaan Program MBG bisa berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.