Wonosobo, satumenitnews.com – Social Analysis and Research Institute (SARI) menggelar dialog publik dengan menghadirkan dua pasangan calon (paslon) yang akan berlaga di Pilkada Wonosobo 2025-2029.
Acara ini berlangsung di Ballroom Eagel Hotel pada Kamis (7/11), dengan tema “Mendorong Komitmen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Periode 2025-2029 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Inklusif.”
Paslon 01, Hasan Asy’ari dan Setyawan, serta Paslon 02, Khoirulloh Al Mujtaba dan Sidqi Ferin Diana, hadir untuk memaparkan visi-misi dan komitmen mereka terhadap isu perlindungan pekerja migran.
Ketua SARI, Tri Hananto, menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menggali sejauh mana keberpihakan para kandidat terhadap PMI yang menjadi penyumbang devisa negara.
“Kita ingin tahu seberapa besar perhatian para kandidat ini terhadap pekerja migran asal Wonosobo. PMI adalah penyumbang devisa yang signifikan, namun di balik itu mereka menghadapi tantangan besar,” ungkap Tri.
Tantangan yang Dihadapi Pekerja Migran
Tri menyoroti sejumlah permasalahan yang kerap dialami PMI, termasuk status legal yang berubah menjadi ilegal akibat konflik dengan majikan atau kekerasan. Perekrutan ilegal secara daring juga menjadi perhatian, di mana pekerja migran sering terjebak dalam mekanisme yang tidak sah.
“Perkembangan teknologi memicu peningkatan perekrutan online yang tidak sah. Sosialisasi dan edukasi tentang migrasi aman harus menjadi prioritas,” ujar perwakilan SARI.
Masalah tidak berhenti di luar negeri. Ketika pekerja migran kembali ke desa, pengelolaan remitansi yang kurang optimal menjadi tantangan.
Meski kontribusi ekonomi mereka signifikan, banyak PMI belum memiliki keterampilan untuk mengelola keuangan atau diberdayakan secara ekonomi.
“Saat ini, 13 desa di Wonosobo telah membentuk koperasi yang dikelola oleh eks pekerja migran. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat produksi dan pemasaran UMKM,” terang Tri.
Kritik terhadap Pemaparan Kandidat
Meski dialog berlangsung lancar, SARI Wonosobo menilai paparan kedua paslon masih jauh dari harapan. Jawaban mereka dianggap hanya berada pada tataran umum tanpa menyentuh substansi perlindungan pekerja migran.
“Visi mereka mencakup pengembangan UMKM dan agribisnis, tetapi tidak ada program spesifik yang berfokus pada perlindungan pekerja migran,” ujar Tri.
Hal ini diperparah dengan minimnya alokasi anggaran dalam APBD 2024. Berdasarkan data, anggaran untuk perlindungan pekerja migran hanya sekitar Rp 70 juta, sementara sosialisasi migrasi aman dialokasikan Rp 80 juta. Total anggaran untuk pekerja migran bahkan tidak mencapai Rp 500 juta.
Harapan untuk Kebijakan Konkret
Tri berharap dialog ini menjadi momentum bagi para kandidat untuk merumuskan strategi yang konkret. Ia mengusulkan pembuatan roadmap perlindungan pekerja migran yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami ingin para kandidat menyadari pentingnya perlindungan yang berimbang antara kontribusi ekonomi PMI melalui remitansi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup mereka,” tegasnya.
Dengan perlindungan yang lebih baik, PMI asal Wonosobo diharapkan tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tetapi juga mendapatkan hak dan fasilitas yang layak baik di dalam maupun luar negeri.