Wonosoobo, satumenitnews.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerja sama strategis dengan DPRD Kabupaten Wonosobo untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan lokal. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung pada Sabtu, 3 Mei 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Won BPIP dan DPRD Wonosobo Bersatu Wujudkan Pancasila dalam Kebijakan Daerahosobo.
Langkah ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat ideologi Pancasila di tingkat daerah.
Momentum Bersejarah bagi Wonosobo
Kerja sama ini menandai komitmen bersama untuk menjadikan Pancasila sebagai jiwa setiap kebijakan di Wonosobo. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa DPRD memiliki peran krusial sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan di daerah. Menurutnya, kebijakan lokal harus mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan yang menjadi inti Pancasila.
“DPRD adalah garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai Pancasila di tingkat daerah. Mereka juga bertugas mendorong kebijakan yang berkeadilan dan berketuhanan,” ujar Yudian dalam pernyataannya bertajuk “Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Jajaran DPRD Kabupaten Wonosobo”.
Yudian menambahkan, internalisasi Pancasila bukan sekadar seremoni. Ia menekankan perlunya pendekatan teknokratik, mulai dari penyusunan naskah akademik, rumusan pasal dalam Peraturan Daerah (Perda), hingga pengawasan program pemerintah daerah.
Pendekatan ini, katanya, akan memastikan Pancasila hidup dalam praktik pemerintahan.
Wonosobo: Pionir Implementasi Pancasila
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Eko Prasetyo, menyambut kerja sama ini sebagai langkah bersejarah. Ia ingin menjadikan Wonosobo sebagai daerah percontohan yang tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Ini momentum besar bagi Wonosobo untuk menjadi pelopor daerah yang mengintegrasikan Pancasila dalam setiap aspek pembangunan, terutama melalui produk hukum daerah,” kata Eko.
Eko menegaskan bahwa DPRD tidak hanya fokus pada anggaran dan penyusunan Perda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi setiap fraksi di DPRD. Ia berkomitmen mendorong anggota DPRD untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Langkah Konkret Mengawal Ideologi
Kerja sama BPIP dan DPRD Wonosobo ini mencakup berbagai upaya konkret. Salah satunya adalah pembinaan ideologi Pancasila bagi anggota DPRD. Program ini bertujuan memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, BPIP akan mendampingi DPRD dalam menyusun Perda yang mencerminkan semangat Pancasila.
Yudian menjelaskan, Pancasila harus terwujud dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
“Kami ingin nilai-nilai Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi juga dijalankan melalui kerja nyata,” tegasnya.