Wonosobo, satumenitnews.com – Ada ironi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wonosobo. Di saat dukungan anggaran dari pusat dikabarkan datang terlambat dan terbatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo justru menerapkan standar “lapis baja” bagi para penyedia makanan. Kebijakan yang terkesan mempersulit ini ternyata bukan tanpa alasan, melainkan langkah krusial untuk melindungi ratusan ribu nyawa penerima manfaat.
Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan Sulat, secara terbuka menyebut bahwa pihaknya tidak mau main-main dengan urusan perut rakyat, meski dukungan finansial belum optimal. Sejak awal 2025, instansinya memilih “pasang badan” menjadikan MBG prioritas nasional.
“Kami sejak awal memahami MBG sebagai program prioritas nasional meskipun penganggaran dari pusat belum tersedia secara penuh,” ujarnya saat memberikan keterangan, Kamis (12/2/2026).
Bukan Mempersulit, Tapi Melindungi
Penetapan Wonosobo sebagai lokasi percontohan membuat Dinas Kesehatan memutar otak. Mereka sadar, melayani 164.270 penerima manfaat setiap hari ibarat bom waktu jika pengawasan kendor.
Karena itu, muncul aturan wajib uji organoleptik harian sebuah syarat yang kerap dikeluhkan “ribet” oleh sebagian pihak.
Padahal, menurut Jaelan, uji sensori rasa dan aroma sebelum distribusi adalah benteng pertahanan pertama. Tanpa ini, risiko makanan basi sampai ke tangan anak-anak akan melonjak drastis.
“Semakin panjang rentang waktu antara pengolahan dan distribusi, semakin tinggi risiko kerusakan pangan dan kontaminasi bakteri,” kata Jaelan menegaskan posisi teknisnya.
Selain uji harian, Dinkes mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pelatihan bagi rata-rata 50 penjamah makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menjadi bukti bahwa Dinkes Wonosobo bekerja jauh melampaui dukungan anggaran yang mereka terima.
“Kami ingin memastikan risiko bisa dikendalikan sejak bahan baku diterima hingga makanan didistribusikan,” tutur Jaelan.
Mekanisme ‘Anti-Jebol’ Lewat Bank Sampel
Keseriusan Dinkes Wonosobo juga terlihat dari penerapan prosedur “Bank Sampel”. Setiap penyedia wajib menyimpan satu porsi makanan di freezer selama 2×24 jam. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan agar setiap insiden bisa ditelusuri penyebabnya secara ilmiah, bukan berdasarkan asumsi liar.
Bahkan, tim gerak cepat di puskesmas dan Dinas Kesehatan telah disiagakan untuk merespons potensi kejadian luar biasa dalam hitungan jam.
“Kami membentuk tim gerak cepat di puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk menangani kejadian maksimal 1×24 jam,” ujar Jaelan.
Saat ini, dengan 82 SPPG yang beroperasi, beban pengawasan di pundak Dinkes sangat berat. Jaelan mengingatkan bahwa semakin masif program ini, semakin kecil ruang untuk toleransi kesalahan.
“Semakin besar penerima manfaat, semakin besar pula risiko yang harus kami mitigasi,” katanya.
Sebagai bentuk transparansi dan kesiapan menampung keluhan mengingat belum adanya perwakilan teknis Badan Gizi Nasional di daerah Dinkes membuka layanan aduan via PSC 119. Langkah taktis ini memastikan bahwa meski anggaran pusat mungkin tersendat, pelayanan dan keamanan pangan di Wonosobo tetap berjalan tanpa kompromi.
