Wonosobo, satumenitnews.com –Ratusan sopir truk dari berbagai wilayah di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang Terminal Mandala, Kamis (19/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang dinilai menyulitkan para pengemudi angkutan barang.
Sejak pukul 09.30 WIB, iring-iringan kendaraan truk mulai memadati ruas jalan utama Wonosobo hingga arah Kertek. Kemacetan tak terhindarkan karena banyaknya armada yang ikut serta dalam aksi. Total ada 16 komunitas sopir truk yang bergabung dalam demonstrasi tersebut.
“Saya dan teman-teman pengemudi ingin menyuarakan agar aturan ini bisa ditinjau ulang, atau bahkan ditiadakan. Ini sangat memberatkan kami yang bekerja di jalur aspal,” ujar Susilo, salah satu pengurus Aliansi Komunitas Sopir Kabupaten Wonosobo.
Orasi dan Penolakan Meminta Pejabat Hadir
Selama lebih dari empat jam, massa aksi melakukan orasi secara bergantian. Mereka menolak membubarkan diri sebelum perwakilan pemerintah daerah hadir dan mendengarkan langsung tuntutan mereka.
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo dan Kepala Dinas Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Agus Susanto akhirnya datang menemui massa sekitar pukul 13.00 WIB. Kehadiran keduanya menjadi penentu berakhirnya aksi damai tersebut.
Agus Susanto menyatakan bahwa Pemkab Wonosobo mendukung penyampaian aspirasi sopir truk dan siap meneruskan tuntutan itu ke pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah pasti mendukung penyampaian aspirasi tersebut. Akan ada rekomendasi dan masukan yang akan kami teruskan ke pemerintah pusat melalui forum-forum resmi,” ujarnya kepada awak media di lokasi aksi.
Pemerintah Diminta Tak Abai dengan Kondisi Jalan dan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Eko Prasetyo menyebut bahwa aturan ODOL memang dibentuk untuk mencegah kerusakan infrastruktur. Namun, menurutnya, pemerintah pusat juga harus memperhatikan realitas ekonomi di lapangan.
“Memang ada aturan yang mengatur soal kendaraan kelebihan dimensi dan muatan (ODOL), yang berpotensi merusak jalan. Tapi di sisi lain, kualitas jalan juga perlu diperbaiki. Kita harap pemerintah pusat bisa memahami kondisi perekonomian saat ini, baik dari sisi perusahaan maupun para driver,” ujar Eko.